Proses pembangunan infrastruktur merupakan salah satu fokus utama yang sedang diperhatikan oleh pemerintah. Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, pemerintah melakukan kerjasama dengan beberapa badan usaha. Tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan pendanaan yang tepat untuk pembangunan. Berikut manfaat kerjasama pemerintah dan badan usaha
Mengetahui Manfaat Adanya KPBU
1. Efisiensi Dana APBN
Program kerjasama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur transportasi memiliki beberapa keunggulan seperti efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan peningkatan pelayanan transportasi. Keuntungan kerjasama antara negara dan dunia usaha adalah dapat mencapai efisiensi hingga Rp 2-3 triliun dalam APBN.
2. Mempercepat pembangunan
Selain itu, hal ini adalah layanan bidang swasta jadi diharapkan dapat meningkatkan tingkat layanan ke arah yang lebih baik dan mengembangkan daerah. Seperti yang telah dilakukan sekarang, pembangunan Toraja yang semula memakan waktu lima tahun, kini bisa selesai dalam dua tahun. Kerjasama pemerintah dan badan usaha ini memungkinkan membangun bandara dan pelabuhan dengan cepat.
3. Meningkatnya Pembangunan
Mengacu pada minat investor dengan proyek infrastruktur transportasi yang ada, Menteri Perhubungan mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan semangat swasta untuk mendorong tata kelola yang lebih baik. Saat ini terdapat 5 proyek percontohan pembangunan infrastruktur dalam bidang transportasi melalui pemanfaatan sistem KPBU
Beberapa jenis transportasi yang akan dikembangkn yaitu terkait proyek Pelabuhan Anggrek, Pelabuhan Bau Bau, Bandara Komodo, Jalur Kereta Api Makassar Pare Pare dan BPLJSKB atau Sertifikasi Kendaraan Bermotor Bekasi. Pada proyek kereta api Makassar-Pare Pare, terdapat empat pemenang dari beberapa calon investor yang mau berkontribusi
Ada 21 investor yang ingin berpartisipasi dalam proyek Labuan Bajo. Jenis pemilihan investor dilakukan dengan mengklasifikasikan perusahaan dalam dan luar negeri yang memiliki safety dan sustainability serta memiliki landasan regulasi yang baik, sehingga lebih semangat. Pada tahun berikutnya, 10 pelabuhan dan 10 bandara akan dikelola dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha
4. Memiliki Skema yang Lebih Jelas
Sistem Kerjasama yang dilakukan pemerintah dan badan usaha dalam tahap pembangunan proyek Makassar-Pare Pare dan Labuan Bajo nantinya dapat diterapkan oleh proyek lain terutama dalam pembangunan infrastruktur transportasi. Tujuannya agar investor baik dalam maupun luar negeri memiliki keyakinan terhadap legalitas berbisnis di Indonesia.
Berbagai tahapan sistem kerjasama pemerintah dan badan usaha dimulai dari tahap perencanaan identifikasi proyek, kemudian tahap persiapan pengembangan dokumen yang relevan seperti studi kelayakan, tahap transaksi, proses akuisisi entitas komersial dan akhirnya penutupan keuangan, serta tanda tangan perjanjian kerjasama unit usaha.
Dengan adanya proses kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan badan usaha ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak. Dalam hal ini pemerintah akan bisa melakukan pemangkasan terhadap dana APBN. Sedangkan untuk sebagian pembiayaan bisa didapatkan dari badan usaha milik negara seperti Perusahaan PT SMI